Viral! Pemkab Aceh Singkil Disorot Usai Anggarkan iPad & iPhone 16 Pro untuk Bupati
Kena Nyinyir Pemkab Aceh Singkil Prihal Anggarkan iPad & iPhone 16 Pro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik setelah kabar penganggaran pembelian iPad dan iPhone 16 Pro untuk Bupati beredar luas di media sosial. Informasi ini pertama kali mencuat di platform X (Twitter) dan TikTok pada Selasa (12/8), memicu gelombang kritik dari warganet. Publik mempertanyakan urgensi pembelian perangkat premium tersebut di tengah banyaknya kebutuhan mendesak daerah.
Reaksi Cepat Publik dan Netizen
Sejak kabar ini viral, ribuan komentar membanjiri unggahan yang menyoroti rencana anggaran tersebut. Banyak yang menilai langkah Pemkab Aceh Singkil tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita masih punya masalah infrastruktur, jalan rusak, air bersih, tapi malah beli iPhone 16 Pro? Ini prioritasnya di mana?” tulis akun @indra_singkil di X, yang cuitannya sudah dibagikan lebih dari 5.000 kali.
Menurut data Lembaga Survei Media Rakyat, 78% responden setuju bahwa pengadaan perangkat mewah bagi pejabat daerah harus dibatalkan atau direvisi.
Klarifikasi Pemkab Aceh Singkil
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Bukhari Hasan, menyampaikan bahwa penganggaran iPad dan iPhone 16 Pro untuk Bupati adalah bagian dari program modernisasi administrasi dan percepatan komunikasi pemerintahan.
“Perangkat tersebut akan digunakan untuk koordinasi lintas instansi, rapat virtual, dan pengelolaan data secara mobile. Kami memastikan semua sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa,” ujar Bukhari dalam konferensi pers, Rabu (13/8).
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Sejumlah aktivis lokal menganggap alasan itu kurang tepat mengingat harga iPhone 16 Pro yang diperkirakan mencapai Rp35 juta per unit, belum termasuk iPad yang bisa menembus Rp25 juta.
Data Anggaran yang Dipertanyakan
Berdasarkan dokumen APBD Perubahan 2025 yang beredar, pos belanja perangkat elektronik untuk Bupati dan pejabat pendamping mencapai Rp210 juta. Dari jumlah itu, Rp105 juta dialokasikan untuk dua unit iPhone 16 Pro dan Rp105 juta untuk dua unit iPad Pro.
Aktivis Forum Pemuda Peduli Anggaran (FPPA) menyebut angka tersebut terlalu besar untuk perangkat yang dianggap tidak mendesak.
“Kami memahami digitalisasi penting, tapi tidak harus lewat gadget mewah. Banyak alternatif yang lebih hemat tanpa mengurangi fungsi,” ujar Koordinator FPPA, Syahrul Hidayat.
Timeline Kejadian
-
12 Agustus 2025: Dokumen APBD Perubahan beredar di media sosial.
-
12 Agustus 2025 malam: Tagar #AcehSingkil trending di X dan TikTok.
-
13 Agustus 2025: Pemkab memberi klarifikasi resmi.
-
14 Agustus 2025: FPPA mengajukan permintaan audit ke BPK Perwakilan Aceh.
Perspektif Hukum dan Regulasi
Pakar hukum administrasi negara, Prof. Abdul Karim dari Universitas Syiah Kuala, menilai bahwa pengadaan barang mewah untuk pejabat bisa menimbulkan masalah etika, meskipun tidak selalu melanggar hukum.
“Secara legal, selama pengadaan sesuai aturan, tidak ada pelanggaran. Tapi dari sisi kepatutan dan asas efisiensi, ini bisa diperdebatkan,” jelasnya.
Potensi Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Pengamat politik Aceh, Faisal Rahman, memperingatkan bahwa isu seperti ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Di era digital, citra pemerintah sangat dipengaruhi persepsi publik. Kontroversi gadget mewah ini bisa menjadi blunder politik jika tidak ditangani bijak,” ujarnya.
Kasus penganggaran iPad dan iPhone 16 Pro di Pemkab Aceh Singkil menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan sensitivitas dalam perencanaan anggaran daerah. Publik berharap ada evaluasi menyeluruh agar prioritas belanja benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Bagaimana menurut Anda, apakah gadget mewah untuk pejabat daerah bisa dibenarkan demi kinerja atau sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak?
