PARIS, Trendnews.id Prancis, Inggris, dan Kanada—tiga negara besar yang selama ini cenderung waspada dalam memberikan komentar tentang pendudukan Israel di Gaza—menunjukkan kemungkinan untuk mengakui Palestina sebagai negara mandiri.
Rencana pengakuan dari tiga negara ini diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam Sidang Umum PBB di New York, pada bulan September mendatang.
Portugal juga menyatakan bahwa mereka bersama beberapa negara lain telah meninjau kembali isu tersebut dan siap memulai proses pengakuan.
“Dari berbagai komunikasi, kami memperoleh informasi bahwa banyak negara yang bekerja sama dengan Portugal dalam isu ini menyatakan keinginan mereka untuk memulai proses pengakuan Negara Palestina,” demikian bunyi pernyataan Portugal.
Tindakan ini muncul di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza selama 22 bulan terakhir akibat konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.
“Kondisi di Gaza sangat mengerikan. Kami tidak bisa berpangku tangan,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam suratnya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Sikap Prancis segera diikuti oleh Inggris dan Kanada. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan jika Israel tidak menunjukkan komitmen terhadap gencatan senjata dan solusi dua negara.
Sejalan dengan Inggris, Kanada menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai “satu-satunya jalan menuju masa depan yang aman dan makmur.”
Ia juga mengharapkan Otoritas Palestina mengadakan pemilu pada tahun 2026 yang tidak diikuti oleh Hamas.
Pergeseran besar di Barat
Lebih dari 145 negara di dunia telah mengakui wilayah Palestina, namun tindakan terbaru dari negara-negara G7 seperti Prancis, Inggris, dan Kanada mencerminkan perubahan penting dalam dinamika geopolitik.
Jika pengakuan ini benar-benar diwujudkan, empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok—akan menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina, sehingga hanya Amerika Serikat yang menjadi pengecualian.
“Ketika negara sebesar Prancis dan Inggris mengambil tindakan ini, ini seperti bendungan yang pecah,” kata Mouin Rabbani, peneliti senior di Middle East Council on Global Affairs, dengan yakin bahwa langkah ini akan diikuti oleh negara-negara lain.
Alasan di balik perubahan pandangan Barat
Perubahan sikap negara-negara Barat ini tidak terlepas dari meningkatnya kemarahan masyarakat dunia terhadap dampak kemanusiaan dari perang Israel yang telah berlangsung selama 22 bulan.
Setidaknya 60.000 penduduk Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat operasi militer Israel di wilayah Gaza, berdasarkan data dari otoritas kesehatan setempat.
Selain itu, jumlah korban jiwa akibat kelaparan dan kekurangan gizi meningkat menjadi 154 orang, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak.
“Kondisi yang menakutkan di Gaza dan minimnya harapan akan perdamaian menciptakan kesan tidak etis jika tidak melakukan tindakan apa pun,” kata mantan Menteri Luar Negeri Prancis Hubert Védrine kepada Le Monde.
Karena itu, pengakuan Palestina dianggap sebagai langkah strategis, setelah prospek solusi dua negara terhambat akibat perluasan permukiman Israel dan kekerasan yang berulang.
Selain itu, tekanan dari dalam negeri turut mendorong negara-negara ini untuk segera mengambil langkah tegas.
Di Inggris, menurut survei YouGovminggu lalu, 45 persen penduduk menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mengakui negara Palestina, sedangkan hanya 14 persen yang menentang.
Selain itu, lebih dari 200 anggota parlemen Inggris dari sembilan partai berbeda meminta pengakuan segera kemerdekaan Palestina.
Bagi Inggris, tindakan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab sejarahnya terkait Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pembentukan negara Israel tanpa mempertimbangkan keadaan rakyat Palestina.
“Kami memiliki tanggung jawab moral,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy.
Di sisi lain, bagi Prancis, pengakuan kemerdekaan Palestina dianggap sebagai “peluang politik baru” di tengah melemahnya pengaruh regional Amerika Serikat, menurut Adel Bakawan, ilmuwan di Institut Prancis untuk Urusan Internasional dan Strategis.
Namun, Mouin Rabbani memandang tindakan pengakuan ini sebagai “pilihan yang murah” secara politik.
“Ini metode untuk menenangkan masyarakat dalam negeri tanpa benar-benar mengubah kondisi di lapangan,” katanya.
“Mereka lebih memilih opsi ini daripada memberikan sanksi nyata terhadap Israel,” tambahnya.
Reaksi dunia
Tindakan pengakuan ini memicu reaksi tajam dari Israel dan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pengakuan negara Palestina sebagai “penghargaan bagi Hamas dan hukuman terhadap para korban.”
Sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menggambarkan tindakan ini sebagai “keputusan yang terburu-buru” yang hanya bermanfaat bagi propaganda Hamas.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengkritik tindakan Prancis dan menyebutnya sebagai “tidak memiliki bobot apa pun.” Ia juga menyebut rencana Inggris untuk mengakui Palestina sebagai “berbahaya.”
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jerman Thomas Wadephul menyatakan bahwa Israel “semakin berada dalam posisi minoritas,” serta meminta Israel untuk segera merespons krisis kemanusiaan Gaza yang “tidak terbayangkan.”
