Liputan Jurnalis Trendnews.id, Eki Yulianto
Trendnews.id, CIREBON-Warga dari Kelurahan Pegambiran, Kota Cirebon, tidak hanya menyampaikan keluhan mengenai jalan lingkungan yang rusak.
Terdapat permasalahan yang lebih rumit dan tidak terlihat langsung, yaitu saluran air di bawah Jalan Ahmad Yani yang tersumbat serta mengalami penyempitan yang sangat signifikan.
Isu ini kini menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan bahwa penanganan saluran air tersebut kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan akan dikerjakan melalui anggaran perubahan tahun ini.
Isu ini telah kami persiapkan sejak beberapa bulan yang lalu.
“Termasuk untuk penerangan jalan dan saluran di jalan nasional, sudah ada komunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” kata Edo saat dimintai konfirmasi kembali, Minggu (3/8/2025).
Kesulitan dalam mengelola saluran ini disebabkan oleh posisinya yang berada langsung di bawah jalan nasional.
Maknanya, Pemkot tidak dapat bertindak sendiri, karena harus melibatkan kementerian yang relevan dan mempertimbangkan wewenang dari berbagai institusi.
Edo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima, lebar saluran air yang sebelumnya mencapai dua meter kini hanya tersisa sekitar 30 sentimeter di bagian ujung aliran.
“Penyempitannya sangat mencolok. Di permukaan saluran juga terdapat kabel utilitas dan jaringan lain yang menghambat aliran air. Hal ini memperparah penyumbatan,” katanya.
Meskipun Dinas PUPR Kota Cirebon telah menyediakan alat berat untuk pengerjaan, kondisi tanah di sekitar lokasi masih tidak memadai untuk menopang kegiatan yang intensif.
“Tanah di sana belum cukup kokoh untuk menahan alat berat, sehingga kami masih mencari cara terbaik agar pekerjaan bisa tetap berjalan tanpa risiko ambles,” ujarnya.
Tidak hanya masalah saluran air yang menjadi keluhan warga yang disampaikan melalui forum Sapa Warga, yang diadakan baru-baru ini.
Edo mencatat, terdapat juga permintaan pembangunan fasilitas umum untuk mandi, cuci, dan toilet (MCK), serta perbaikan jalan di lingkungan sekitar.
Namun, pengembangan MCK bersama masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan.
Kita membutuhkan lokasi yang jelas. Jika lahan belum tersedia, maka belum bisa dilakukan pembangunan.
“Tetapi permintaan masyarakat telah kami catat dan masuk dalam skema tahun ini,” katanya.
Ia berharap seluruh pekerjaan yang telah direncanakan dalam anggaran perubahan dapat dilaksanakan secara bersamaan setelah pembahasan anggaran selesai di tingkat daerah.
Selanjutnya, Edo menekankan bahwa program Sapa Warga akan terus dilaksanakan di seluruh kelurahan secara bergilir, sebagai wujud pendekatan partisipatif dan responsif dari pemerintah daerah.
“Melalui program ini, kami berharap memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan secara tepat sasaran,” katanya.
