TRENDNWES.ID | BALIKPAPAN – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2026–2031 resmi dikukuhkan, Sabtu (24/10/2026). Momentum ini menjadi penegasan arah politik PKB yang tidak sekadar berorientasi pada kontestasi elektoral, tetapi juga pada pelayanan publik, pendidikan politik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan kegiatan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) di Hotel Pacific Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur Syafruddin yang mewakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Dalam arahannya, Syafruddin menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara partai politik, pemerintah, lembaga legislatif, dan media untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi yang berlangsung dalam periode tertentu. Namun, tanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat tidak boleh berhenti ketika kontestasi politik berakhir.
“Kompetisi politik memang berlangsung lima tahun sekali, tetapi kolaborasi untuk kepentingan masyarakat harus terus berjalan sepanjang waktu,” ujar Syafruddin.
Syafruddin menilai partai politik tidak cukup hanya hadir ketika pemilihan umum berlangsung. Partai harus mampu menunjukkan keberpihakan melalui kerja nyata, keberanian memperjuangkan aspirasi warga, serta keterlibatan aktif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik maupun identitas tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kompetisi antarkekuatan politik, tetapi juga dari kemampuan para pemangku kepentingan membangun kesepahaman demi kepentingan publik.
Syafruddin juga mengajak seluruh kader PKB mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Ia menilai soliditas antarelemen bangsa menjadi faktor penting agar potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menilai penguasaan sumber daya alam masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kebutuhan energi nasional menghadapi tantangan besar.
Ia memaparkan bahwa produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
Kesenjangan tersebut, menurut Syafruddin, menjadi pengingat pentingnya pembenahan tata kelola sumber daya alam agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa agenda politik harus terhubung dengan persoalan mendasar bangsa, mulai dari kemandirian energi, pemerataan manfaat ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kepada jajaran pengurus DPC PKB Balikpapan dan PPU yang baru dikukuhkan, Syafruddin menekankan empat prinsip politik yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas organisasi maupun aktivitas politik di tengah masyarakat.
Pertama, politik kehadiran. Kader harus aktif berada di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memahami persoalan yang dihadapi warga. Kehadiran tidak boleh sebatas agenda seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dan berkelanjutan.
Kedua, politik keteladanan. Setiap kader dituntut menjaga integritas, sikap, dan perilaku, baik saat menjalankan jabatan publik maupun ketika berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Keteladanan menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Ketiga, politik kepeloporan. Kader harus berani mengambil inisiatif, menghadirkan gagasan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik tidak cukup dijalankan dengan mengikuti keadaan, tetapi perlu mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keempat, politik pelayanan. Jabatan dan kewenangan harus dipandang sebagai amanah untuk melayani. Orientasi utama seorang politisi maupun pejabat publik adalah memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.
Keempat prinsip tersebut menjadi tantangan sekaligus ukuran bagi kepengurusan PKB periode 2026–2031. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur, tetapi juga oleh kemampuan kader menerjemahkan nilai politik menjadi tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain menekankan pentingnya pelayanan publik, Syafruddin menyoroti perlunya pendidikan politik yang lebih kuat, terutama bagi pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z.
Ia berharap masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming keuntungan sesaat.
Menurutnya, pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama. Partai politik, politisi, dan penyelenggara pemilu harus berperan aktif membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak, gagasan, integritas, serta kemampuan calon dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Partai politik, para politisi, KPU, dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara maksimal dalam memberikan pendidikan politik agar masyarakat semakin cerdas dan rasional ketika menentukan pilihan,” katanya.
Pendidikan politik yang berkualitas diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi berkembang menjadi proses pengawasan publik terhadap kebijakan dan kinerja para pemegang kekuasaan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC PKB Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU yang baru dikukuhkan.
Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 dapat mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagus menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh mengurangi komitmen bersama untuk memajukan Balikpapan dan Kalimantan Timur.
Menurutnya, partai politik memiliki posisi strategis dalam memberikan pendidikan politik, menjaga kondusivitas daerah, serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
Karena itu, kader partai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diminta lebih peka terhadap kebutuhan dan kesulitan warga. Aspirasi yang dihimpun harus disampaikan kepada pemerintah maupun pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
“Kader partai yang berada langsung di lapangan harus mampu menangkap kebutuhan dan persoalan masyarakat. Mereka perlu menjadi penghubung agar aspirasi warga bisa sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan,” kata Bagus.
Bagus juga mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan komitmen bersama yang melampaui perbedaan atribut dan pilihan politik.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjutnya, terbuka untuk membangun sinergi dengan seluruh partai politik dalam mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan madani.
Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik, legislatif, serta masyarakat terus diperkuat agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani secara lebih efektif.
“Perbedaan atribut dan pilihan politik tidak boleh membuat kita kehilangan tujuan bersama. Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana seluruh elemen dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.*(Sr)*
