TRENDNEWS.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Abdulloh, S.Sos., M.E., menunjukkan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat dengan merespons langsung sejumlah kebutuhan pembangunan warga RT 41, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar pada Sabtu (21/11/2026) siang.
Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan pembangunan posyandu, renovasi masjid, semenisasi jalan lingkungan hingga dukungan terhadap kegiatan olahraga masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, Ketua RT 41 Sala, serta masyarakat setempat yang didominasi kaum ibu.
Dalam sambutannya, Abdulloh menegaskan bahwa reses merupakan agenda konstitusional anggota legislatif di luar masa persidangan. Momentum ini menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan persoalan di lapangan, sekaligus menghimpun kebutuhan pembangunan yang akan diperjuangkan dalam perencanaan pemerintah daerah.
Ia menekankan, aspirasi masyarakat bukan sekadar catatan administratif, melainkan amanah yang harus dikawal agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut nyata.
“Reses bukan hanya menjadi forum mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang konkret,” tegas Abdulloh.
Salah satu aspirasi yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan pembangunan posyandu di lingkungan RT 41 Karangjoang. Menanggapi usulan itu, Abdulloh langsung meminta warga untuk mencari dan menyiapkan lahan seluas 60 meter persegi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.
Ia menyatakan kesediaannya membantu proses pembebasan lahan. Namun, Abdulloh juga mengajak masyarakat mengambil bagian dalam proses tersebut sebagai bentuk kepedulian dan semangat gotong royong.
“Pembangunan lingkungan tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah dan wakil rakyat, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjadi kebutuhan bersama” kata Politisi Partai Golkar ini.
Sementara terkait renovasi masjid dan semenisasi jalan lingkungan, Abdulloh meminta warga segera menyiapkan serta menyerahkan proposal pengajuan bantuan.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme dan program bantuan pemerintah yang tersedia.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap kegiatan olahraga, khususnya tim sepak bola RT 41 yang akan mengikuti kejuaraan tingkat kelurahan.
Warga berharap adanya bantuan dana untuk pengadaan kostum tim agar para pemain dapat mengikuti kompetisi dengan perlengkapan yang memadai.
Merespons permintaan tersebut, Abdulloh bersama Fauzi Adi Firmansyah langsung memberikan bantuan dana untuk pembelian kostum tim sepak bola. Bantuan itu menjadi bentuk dukungan nyata terhadap aktivitas positif generasi muda sekaligus upaya mendorong semangat berprestasi melalui olahraga.
“Jangan dilihat dari nilainya, ini bantuan ikhlas dari kami yang bisa buat bantu beli kostum tim sepak bola,” ujar Abdulloh.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang akrab disapa Adi, menyampaikan bahwa sejumlah persoalan masyarakat RT 41 telah diselesaikan secara bertahap.
Salah satu persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan warga adalah kesulitan memperoleh gas LPG 3 kilogram. Kini, persoalan tersebut telah mendapatkan penyelesaian.
Adi mengingatkan para ketua RT agar tidak berhenti menyampaikan usulan pembangunan lingkungan melalui jalur resmi. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah memang menjadi tantangan, sehingga tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Berbagai kebutuhan, seperti semenisasi jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur lingkungan lainnya, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap optimistis dan tidak berhenti memperjuangkan kebutuhan lingkungannya. Adi menilai, salah satu langkah penting adalah memastikan setiap usulan pembangunan tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Walaupun tahun ini belum bisa dilaksanakan, tapi kalau sudah masuk di SIPD, Insyaallah usulan tersebut nantinya bisa terakomodir,” tegasnya.
Reporter : Agus

