TRENDNEWS.ID | BALIKPAPAN – Persoalan infrastruktur dasar dan kebutuhan masyarakat kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Sidang I Tahun 2026/2027 Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, S.E.,. Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang di gelar di RT 27, Jalan Intan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, dihadiri Camat Balikpapan Selatan, perwakilan Dinas Perhubungan, Lurah Sepinggan, serta warga masyarakat RT 25, 26, 27, 28, dan 29.
Sejumlah persoalan mendasar disampaikan masyarakat dalam Serap Aspirasi tersebut, Mulai dari kerusakan jalan, drainase yang belum tersentuh perbaikan, keterbatasan pasokan air bersih akibat kemarau panjang, hingga ketidakjelasan status kepemilikan tanah di Perumahan Yuka.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memastikan berbagai persoalan di lingkungan permukiman mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, H. Yusri menjelaskan bahwa reses merupakan agenda konstitusional anggota legislatif di luar masa persidangan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan persoalan di lapangan, sekaligus menghimpun usulan pembangunan yang akan diperjuangkan dalam pembahasan program pemerintah daerah.
Ia menegaskan, setiap aspirasi masyarakat merupakan amanah yang harus dikawal, bukan sekadar dicatat sebagai formalitas kegiatan.
“Reses bukan hanya menjadi forum mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Sebelum memasuki sesi dialog, H. Yusri
Politisi partai Golkar ini juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah, diperlukan penyampaian aspirasi yang jelas dan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam sesi dialog, persoalan infrastruktur menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.
Lukman, perwakilan warga RT 27, mengeluhkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah hingga menyulitkan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, warga juga meminta adanya perbaikan drainase yang selama ini belum mendapatkan penanganan.
Keluhan serupa disampaikan pengurus RT 29. Mereka mengungkapkan bahwa kondisi jalan dan drainase di wilayahnya membutuhkan perhatian serius pemerintah. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan swadaya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan lingkungan.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi pemerintah agar pembangunan infrastruktur permukiman tidak sepenuhnya menjadi beban masyarakat.
Sementara itu, Ketua RT 25 menyampaikan persoalan sulitnya mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Keterbatasan pasokan air tersebut menjadi persoalan penting karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan pertanahan, khususnya di kawasan Perumahan Yuka, terkait status kepemilikan tanah yang hingga kini belum memperoleh kejelasan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Yusri menegaskan bahwa pembangunan jalan dan perbaikan drainase merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Ia meminta para ketua RT untuk terus menjalin komunikasi dan menyampaikan kebutuhan lingkungan secara terkoordinasi agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
Khusus untuk persoalan jalan rusak dan drainase, termasuk titik-titik yang mengalami longsor, H. Yusri menyatakan akan turun langsung meninjau kondisi di lapangan sebelum mengomunikasikannya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Nanti saya yang mengawal agar jalan dan drainase segera direalisasikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat secepatnya. Namun, semua itu tetap harus melihat kondisi anggaran Kota Balikpapan,” tegas H. Yusri.
Ia juga memastikan berbagai keluhan lainnya, termasuk persoalan air bersih dan status tanah di Perumahan Yuka, akan ditampung dan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing.
“Aspirasi masyarakat bukan sekadar suara yang didengar, melainkan amanah yang harus diperjuangkan agar menghadirkan perubahan nyata bagi lingkungan dan kehidupan warga Balikpapan” tandasnya.
Reporter : Agus
