TRENDNEWS.ID | BALIKPAPAN – Pemangkasan anggaran daerah menjadi tantangan serius bagi pembangunan Kota Balikpapan. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memastikan aspirasi masyarakat tetap dihimpun dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
Komitmen itu disampaikan Fauzi Adi Firmansyah saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di kawasan pertokoan Jalan AW Syahranie, RT 73, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari sejumlah RT di lingkungan setempat. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdulloh, Lurah Batu Ampar Awan Darmawan, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Fauzi Adi Firmansyah menegaskan, reses merupakan bagian penting dari tanggung jawab anggota legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat di daerah pemilihan.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan publik mendapatkan perhatian dalam proses penyusunan kebijakan.
“Reses ini merupakan bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, memastikan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam kebijakan, dan menjalankan pertanggungjawaban moral serta politis kepada konstituen saya,” ujar Fauzi.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Adi tersebut menjelaskan, selain menyerap aspirasi, reses juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dengan masyarakat, khususnya warga di lingkungan Kelurahan Batu Ampar.
Selain menyerap aspirasi, Adi turut menyampaikan kondisi fiskal Kota Balikpapan yang saat ini menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, situasi tersebut tidak hanya dialami Balikpapan, tetapi juga berdampak terhadap pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, bahkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Menurut Adi, APBD Kota Balikpapan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4,5 triliun kini mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar Rp3 triliun pada 2026.
“ Saat ini telah terjadi efisiensi anggaran besar-besaran sehingga berdampak kepada kabupaten kota, yang tentu merasa kesulitan untuk memberikan solusi atau menjalankan semua usulan yang disampaikan masyarakat Balikpapan,” kata Adi.
Ia menjelaskan, besarnya APBD tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Di dalamnya terdapat berbagai komponen belanja wajib, termasuk gaji pegawai negeri sipil dan kebutuhan operasional pemerintahan.
“Dengan anggaran ini sebenarnya, untuk membangun Batu Ampar selesai. Tetapi, Pak Lurah, Pak Camat tidak digaji dan tidak ada tunjangan. Artinya, di Rp3 triliun itu ada gaji pegawai negeri sipil, dan lain-lain, sehingga berdampak kepada sisi anggaran,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Adi mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan.
Berbagai kebutuhan pembangunan seperti semenisasi jalan, pemasangan lampu PJU, perbaikan drainase, hingga infrastruktur lingkungan lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak berkecil hati dan tetap menyampaikan setiap kebutuhan pembangunan melalui mekanisme pengusulan resmi.
Menurutnya, usulan yang telah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peluang untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya.
“Walaupun tahun ini belum bisa dilaksanakan, tapi kalau sudah masuk di SIPD, Insyaallah usulan tersebut nantinya bisa terakomodir,” tegasnya.
Adi juga menyampaikan harapan adanya perbaikan atau pemulihan kondisi anggaran pada APBD Perubahan 2027. Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan diharapkan bisa kembali diperjuangkan.
Adi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung stabilitas pembangunan nasional agar program pemerintah pusat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif hingga ke daerah.
Ia berharap kondisi fiskal nasional segera membaik sehingga pemerintah daerah memiliki ruang anggaran lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Kita dorong bersama, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja sehingga apa yang sudah menjadi program Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik dan dampaknya bisa menyeluruh ke kabupaten kota di Kalimantan Timur,” harapnya.
Reporter : Agus

