TRENDNEWS.ID, BALIKPAPAN – Kepatuhan pajak daerah dan legalitas perizinan usaha menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Kota Balikpapan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jumat (6/11/2026) malam, DPRD menemukan sejumlah persoalan, mulai dari tunggakan pajak tempat usaha hingga izin penjualan minuman keras (miras) yang telah kedaluwarsa.
Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan aktivitas usaha di Kota Balikpapan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku usaha tidak hanya dituntut menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga wajib memenuhi tanggung jawab perpajakan dan memastikan seluruh perizinan tetap berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang akrab disapa Adi, mengatakan sidak kali ini menyasar sejumlah tempat usaha, termasuk usaha hiburan biliar. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban pajak daerah dipenuhi sesuai ketentuan.
Menurut Adi, tingkat kepatuhan pelaku usaha biliar secara umum sudah tergolong baik. Namun, DPRD masih menemukan beberapa tempat usaha yang belum menuntaskan kewajiban pembayaran pajaknya.
Karena itu, Komisi II mendorong Bapenda agar meningkatkan intensitas penagihan sekaligus memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang belum memahami mekanisme pembayaran.
“Secara umum tingkat kepatuhannya sudah bagus, tetapi ada beberapa yang memang masih memiliki tunggakan. Kami dorong agar mereka segera membayar pajaknya. Kalau memang tidak tahu cara membayarnya, Bapenda bisa memberikan pendampingan,” kata Adi.
Adi menegaskan, pengawasan terhadap pelaku usaha tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi dan memastikan setiap wajib pajak memahami prosedur serta kewajibannya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar persoalan tunggakan tidak terus berulang. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan pajak daerah membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha.
DPRD berharap Bapenda tidak hanya aktif melakukan penagihan, tetapi juga memperkuat sosialisasi dan pelayanan perpajakan sehingga tingkat kepatuhan semakin meningkat.
Selain persoalan pajak, sidak Komisi II DPRD Balikpapan juga menyasar salah satu toko penjual minuman keras (miras). Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas penjualan miras yang dinilai berlangsung secara bebas.
Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui toko tersebut sebelumnya memiliki izin penjualan. Namun, masa berlaku izin tersebut telah berakhir.
Adi menjelaskan, pengelola toko mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus proses perpanjangan perizinan. Persoalan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Komisi I DPRD Balikpapan yang membidangi urusan perizinan.
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, makanya malam ini kami turun langsung ke lokasi. Ternyata izinnya memang ada, tetapi sudah mati. Pengelola menyampaikan kesulitan mengurusnya. Nanti akan kami koordinasikan dengan Komisi I untuk membantu menindaklanjuti persoalan perizinannya,” ungkap Adi.
Menurutnya, aktivitas perdagangan minuman beralkohol harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Legalitas izin menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan agar kegiatan usaha memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Komisi II DPRD Balikpapan berharap hasil sidak tersebut segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi lintas komisi dan instansi dinilai diperlukan agar persoalan tunggakan pajak maupun perizinan dapat diselesaikan secara tepat.
Adi menegaskan, pengawasan terhadap aktivitas usaha akan menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kepatuhan pelaku usaha bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah sekaligus upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Intinya, kami ingin pelaku usaha menjalankan kewajibannya dan semua kegiatan usaha berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Reporter : Ag
