TRENDNEWS.ID | BALIKPAPAN – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) subsidi, keterbatasan air bersih, kerusakan infrastruktur jalan, hingga belum meratanya fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama warga Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara.
Melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan, Yusdiana, warga mendesak pemerintah agar tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses yang berlangsung di Jalan Perintis RT 40, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), serta BPJS Kesehatan.
Beragam persoalan yang disampaikan warga mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pelayanan publik yang lebih optimal.
Salah seorang warga, Sohib, menyoroti persoalan antrean BBM subsidi yang hingga kini dinilai belum terselesaikan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan instansi terkait agar masyarakat tidak terus terbebani oleh antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
Selain persoalan BBM, ia juga meminta pemerintah memperhatikan pengaspalan jalan, peningkatan pelayanan air bersih, serta perbaikan sejumlah ruas jalan bergelombang, khususnya di kawasan Kilometer 5.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yusdiana mengakui persoalan antrean BBM subsidi bukan hanya terjadi di Balikpapan, melainkan juga menjadi persoalan di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD Kota Balikpapan akan terus mendorong upaya penyelesaian persoalan tersebut agar distribusi BBM subsidi kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
“Masalah antrean BBM subsidi ini bukan hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Namun, kami di DPRD bersama anggota lainnya terus memperjuangkan agar antrean BBM subsidi di Balikpapan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Terkait kondisi jalan dari Kilometer 4 hingga Kilometer 6, Yusdiana menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan perwakilan Dinas PU dalam pertemuan tersebut, ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dengan demikian, penanganannya memerlukan koordinasi dan perhatian pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas ruas jalan tersebut.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius masyarakat Batu Ampar. Warga berharap pelayanan distribusi air dapat ditingkatkan agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi secara lebih merata.
Menanggapi hal tersebut, Yusdiana menyampaikan bahwa perwakilan PTMB telah memberikan penjelasan mengenai kondisi ketersediaan air baku di waduk.
Penyusutan cadangan air akibat musim kemarau yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi air bersih kepada pelanggan.
“Persediaan air di waduk mengalami penyusutan karena kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat ketersediaan air semakin menipis sehingga distribusinya harus dilakukan secara bergiliran,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan pengelolaan sumber air baku dan perencanaan pelayanan air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi, terutama ketika menghadapi musim kemarau.
Selain infrastruktur dan kebutuhan air bersih, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan masyarakat.
Poniman mempertanyakan arah pemerataan pembangunan sekolah di Kota Balikpapan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah.
Ia menilai Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama (SMP).
“Kalau memang ada anggaran, kami berharap pembangunan SMP bisa direalisasikan di Kelurahan Batu Ampar. Kebutuhan sekolah di wilayah ini juga perlu diperhatikan,” kata Poniman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yusdiana mengungkapkan bahwa rencana pembangunan sekolah baru di kawasan Batu Ampar sebenarnya telah masuk dalam pembahasan pemerintah melalui Disdikbud.
Menurut penjelasan perwakilan dari dinas Pendidikan tadi, sebelumnya terdapat dua alternatif lokasi pembangunan sekolah, yakni kawasan Batuah dan Perumahan Grand City.
Namun, rencana pemanfaatan lahan di kawasan Batuah menghadapi kendala persoalan lahan. Karena itu, alternatif pembangunan kemudian diarahkan ke kawasan Perumahan Grand City.
“Pembangunan sekolah di Batu Ampar sebenarnya sudah masuk dalam rencana. Awalnya ada dua alternatif lokasi, yaitu Batuah dan Grand City. Karena lahan di Batuah bermasalah, akhirnya diarahkan ke kawasan Perumahan Grand City,” ungkapnya.
Yusdiana menegaskan, pembangunan sekolah baru tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan tahapan kajian kelayakan, kesiapan lahan, serta perencanaan teknis melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai kebutuhan, perencanaan, dan ketentuan yang berlaku. Saya sendiri yang sudah ada lahannya tidak terbangun hingga saat ini” ujarnya.
Tidak hanya menyampaikan persoalan infrastruktur, air bersih, dan pendidikan, warga juga mengusulkan pemangkasan pohon yang dinilai membutuhkan penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Sementara itu, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan turut menjadi bahan pembahasan bersama perwakilan instansi terkait yang hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Berbagai masukan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat Batu Ampar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, akses pendidikan, serta kepastian pelayanan kesehatan.
Menutup kegiatan reses, Yusdiana berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia menegaskan, reses merupakan ruang penting bagi anggota legislatif untuk menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Melalui reses ini, kami ingin memastikan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat bisa diteruskan kepada instansi terkait. Aspirasi warga Batu Ampar, baik mengenai infrastruktur, air bersih, pendidikan, lingkungan maupun pelayanan kesehatan, akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” tutupnya.
Reporter : Agus
